Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak untuk Usaha Pertambangan Migas

DESKRIPSI

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11/1967) sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian, dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hadir untuk menggantikan UU No. 11/1967. Tabel I.1 memberikan gambaran sekilas tentang pengertian pertambangan, mineral, dan batubara.

Mencermati permasalah-permasalahan di atas, kami mengajak Ibu/ Bapak untuk hadir dalam lokakarya kami. Tujuannya adalah agar Ibu/ Bapak bisa mendapatkan trik jitu & tips praktis dalam melakukan perencanaan perpajakan di perusahaan. Lokakarya tersebut akan mengupas sub topik sbb.:

PROGRAM OUTLINE

1. Sekilas Pertambangan
   1. Pertambangan Mineral dan Batubara
   2. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
2. Akuntansi Pertambangan
   1. PSAK 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum
   2. PSAK 64 tentang Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
3. Perlakuan Pajak Penghasilan Untuk Usaha Pertambangan
   1. Ketentuan Umum
   2. PPh untuk Pertambangan Mineral dan Batu bara
   3. PPh untuk Pertambangan Migas
4. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Usaha Pertambangan
   1. Karakteristik PPN
   2. Objek Pajak
5. Teknik Pemeriksaan Pajak Terbaru Untuk PPh Pasal 21.

Course Leader :

Prianto Budi Saptono

More...