Sejak awal bulan Januari 2016 Kementerian Keuangan telah melakukan penerapan system penbayaran berbagai macam pajaksecara elektronik baik dari direktorat Pajak, Anggaran dan Bea Cukai menggunakan system baru yaitu Billing System. Masa Transisi penggunakan Billing System sampai bulan Juni 2016. Setelah itu akan dilakukan secara wajib bagi seluruh pengguna jasa importer. Billing System ini disebut dengan Sistem MPN G2 ( Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua). Metode pembayaran dengan MPN G2 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik adalah kode identifikasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/Anggaran (DJA)/Bea-Cukai (DJBC) atas satu jenis setoran penerimaan negara.
Apakah BILLING SYSTEM itu ?

Billing hampir sama dengan kode pembayaran yang kita peroleh ketika kita memesan tiket pesawat. Begitu pula dengan billing, pengguna jasa dalam melakukan pelunasan atas tagihan yang dimiliki akan memperoleh kode billing yang dapat diperoleh melalui KPPBC setempat atau portal pengguna jasa. Dimana kode billing tersebut dibawa ke teller bank, ATM, internet banking, atau kantor pos terdekat.

Sistem billing dalam MPN G2 khusus pengguna jasa Ekspor impor adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik Tanpa perlu membuat Surat Setoran ( SSP, SSBP, SSPB) manual. Hanya dengan menyampaikan kode billing, pembayaran pajak, bea & cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah.

Apakah Manfaat Penerapan Sistem Aplikasi Billing? Manfaat yang diperoleh pengguna jasa ketika mempergunakan sistem aplikasi billing, antara lain :

• Sederhana : Cukup membawa struk billing ke bank, ATM, atau kantor pos.
• Mudah : Pembayaran atas tagihan dapat dilakukan di bank mana pun dan kapan pun (sampai dengan billing tersebut expired) dengan channel pembayaran yang beragam. Pembayaran bisa dilakukan lewat teller, ATM, sms banking, internet banking, maupun EDC (sesuai fasilitas yang disediakan oleh tiap-tiap bank).
• Cepat : Data pelunasan langsung terupdate di aplikasi DJBC segera setelah dilakukan, dikarenakan telah terintegrasinya aplikasi pelunasan bank ke DJBC melalui Ditjen Perbendaharaan.
• Jangka waktu pembayarannya pun menjadi samapi jam 22.00 atau (10 malam)

Proses penggunaan Billing System ini dapat diakses melalui: dengan cara Aplikasi billing di CEISA dengan pengguna jasa datang ke KPPBC untuk meminta kode billing atas tagihan yang dimiliki cara kedua adalah melalui Portal Pengguna Jasa dimana Pengguna jasa yang telah memiliki user portal dapat membuat kode billing dan melakukan monitoring status billing yang dimiliki.

DJBC secara bertahap telah menerapkan kode billing untuk pembayaran pungutan kepabeanan dan cukai. Saat ini Kantor Bea dan Cukai yang sudah dapat menerima pembayaran dengan kode billing sebanyak 41 Kantor Bea dan Cukai dan secara bertahap akan diperluas untuk seluruh Kantor Bea dan Cukai. Mulai 1 Januari 2016, pembayaran dengan menggunakan kode billing sudah diberlakukan terhadap seluruh Kantor Bea dan Cukai, sehingga mulai tanggal tersebut pembayaran dengan menggunakan SSPCP tidak diterima lagi.

Kode billing system terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing. Contoh: Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y angka awal 0, 1, 2, 3 untuk sistem billing DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah digit angka acak / random, sedangkan 14 digit angka awal 4, 5, 6 untuk sistem billing DJBC (direktorat Jendral Bea Cukai dan untuk angka awal 7, 8, 9 untuk sistem billing DJA (Direktorat Jendra Anggaran).

Adapun pihak Bank yang telah melakukan dukungan dalam melakukan pembayaran secara elektronik terhadap Billing System ini adalah:

1. BRI (IDR+USD)
2. Bank Jabar Banten
3. CIMB Niaga
4. Bank Mandiri (IDR+USD)
5. Citibank
6. BCA
7. BPD Sumsel babel
8. PT Pos Indonesia
9. BNI (IDR+USD)
10. BII
11. BNI Syariah
12. Bank Riau Kepri
13. BPD Kalsel
14. Bank Nusantara Parahyangan
15. BPD Lampung
16. BPD NTT
17. Bank Tokyo
18. BPD Sulut
19. BPD Sumbar
20. BPD Sumut
21. HSBC
22. Bank Panin
23. BPD Jatim
24. Deutsche Bank
25. Bank DBS Indonesia
26. Bank Permata
27. BTN
28. BPD Bali
29. Bank Mizuho
30. BPD Aceh
31. UOB Indonesia
32. BPD Kaltim
33. BPD Bengkulu
34. Bank Ekonomi Raharja
35. Danamon
36. Bank Syariah Mandiri