1. Memahami Ketentuan PPh Pasal 21 dan Klasifikasi Objek PPh Pasal 21

Tabel di atas merujuk pada Pasal 4 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 3 huruf d UU PPh. Untuk tahun 2009, peraturan pelaksanannya mengacu pada PerMenkeu No. 252/PMK.03/2008 juncto PerDirjen Pajak No. Per-31/PJ/2009 juncto PerDirjen Pajak No. Per-57/PJ/2009.

Pemberi penghasilan non wajib pajak yang dimaksud di dalam tabel di atas di antaranya adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai non subjek pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan. Untuk WP yang dikenakan PPh final, contohnya adalah perusahaan yang bergerak di dalam persewaan tanah/bangunan, sedangkan WP dengan deemed profit di antaranya adalah

1. Perusahaan charter pesawat (475/KMK.04/1996),
2. Perusahaan pelayaran dalam negeri (416/KMK.04/1996),
3. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bergerak di bidang pelayaran/ penerbangan dalam jalur internasional (632/KMK.04/1994), dan
4. WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia (634/KMK.04/1994).

2. Memahami Saat Terutangnya Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PPh, objek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Sesuai dengan Pasal 15 PP 94/2010, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan:

1. terjadinya pembayaran; atau
2. terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu

3. Memahami Perlakuan Akuntansi untuk PPh Pasal 21

1. Pajak ditanggung karyawan

2. Pajak ditanggung pemberi kerja, tapi pemberi kerja tidak memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode gross)

3. Pajak ditanggung pemberi kerja dan pemberi kerja memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode gross-up)

Dari sudut karyawan, model pertama (pajak ditanggung karyawan) merupakan model yang paling tidak disukai karena take home pay-nya hanya Rp 950.000, sedangkan bagi perusahaan perlu melihat aspek PPh Badannya. Berdasarkan ilustrasi di bawah ini, jika perusahaan untung, alternatif sesuai butir c perlu dipilih. Akan tetapi, jika perusahaan rugi, perlu dipilih alternatif b.

4. Menentukan benefit in cash atau benefit in kind untuk penghasilan pegawai

Strategi efisiensi PPh Pasal 21 dan PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan.

1. Pada perusahaan yang memperoleh laba dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin pegawai diberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in kind) karena pengeluaran ini non-deductible (lihat Alternatif B).
2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (fringe benefit ) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil (lihat Alternatif A).

Sebagaimana telah dibahas di atas tentang pemberian kesejahteraan karyawan, perusahaan yang masih rugi perlu meningkatkan penghasilan karyawan dalam bentuk benefit in kind agar PPh Pasal 21-nya dapat dihemat.

5. Ekualisasi Biaya yang Terkait dengan Objek PPh Pasal 21

Prosedur yang perlu ditempuh untuk melakukan ekualisasi ini adalah

1. Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 21 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan perhitungan menurut SPT PPh Pasal 21 Masa Desember.
2. Jika masih timbul selisih yang disebabkan oleh penghasilan pegawai tetap yang dilaporkan di dalam formulir 1721-A, teliti akun yang menampung iuran Jamsostek dan pastikan bahwa iuran Jaminan Hari Tua tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 21.
3. Jika selisih tersebut disebabkan dari penghasilan yang dilaporkan dalam formulir 1721-B, teliti kelompok penghasilan mana yang belum dipotong pajaknya.