Rabu, 28 Mei 2014
Tax
Grey Area & Tax Planning
Efisiensi dalam PPh Pasal 22
by: Prianto Budi Saptono
- Memahami ketentuan PPh Pasal 22 dan aturan pelaksanaannya.
- Khusus untuk BUMN/D yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 seperti PT
TELKOM Tbk (Persero), perlu dicermati hal-hal berikut:
- Pastikan bahwa pemasok barang bersedia untuk dipungut PPh Pasal 22-nya dan hal ini harus tertulis di dalam kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), atau dokumen sejenisnya.
- Lakukan gross-up terhadap pembelian langsung yang tidak memungkinkan menggunakan kontrak, SPK atau dokumen sejenisnya, sementara pemasok barang tidak bersedia untuk dipungut pajaknya sesuai Pasal 22 UU PPh.
Profil Penulis
Prianto Budi Saptono
Konsultan pajak pemegang sertifikat Brevet C ini merupakan lulusan program MM UGM dan akuntan lulusan STAN Jakarta yang memiliki pemahaman… Info detail...
Training Modules:
| - | Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak Properti |
| - | Kupas Tuntas Akuntansi dan Pajak untuk Usaha Pertambangan Migas |
| - | Kupas Tuntas Akuntansi dan Perpajakan Jasa Konstruksi |
| - | Rekonsiliasi Fiskal Dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan |
| - | Sengketa Pajak [Permasalahan dan Solusi] |
| - | Strategi Menghadapi Pemeriksaan, Keberatan dan Banding |
| - | Tax Planning vs Creative Accounting |
| - | Tips dan Trik Pengisian SPT PPh OP dan SPT PPh Badan 2014 (PER-19/PJ/2014) |
| - | Updating PPh Pasal 21: Perubahan PTKP dan SPT 21 (PERMENKEU : 162/PMK.011/2012 ; PER-14/PJ./2013 ; PER-31.PJ.2012) |
| - | Updating PPN |
| - | Updating Transfer Pricing Documentation |
Artikel lainnya
Artikel Terkait
