1. Pahami ketentuan yang mengatur PPh Pasal 23 dan tarif pemotongannya (Per-70/PJ./2007 atau Permenkeu No. 244/PMK.03/2008).
2. Pahami saat terutangnya pajak, yaitu saat mana yang lebih dulu terjadi antara
   1. Untuk transaksi sebelum 30 Desember 2010
      1. Saat terutang (accrual basis) atau
      2. Saat dibayarkan (cash basis),
         yang merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh juncto PP No. 138/2000, atau
   2. Untuk transaksi sejak 30 Desember 2010
      1. pada saat dibayarkan,
      2. saat disediakan untuk dibayarkan (untuk dividen), atau
      3. saat jatuh tempo pembayaran
         yang merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU PPh juncto PP 94/2010.
3. Pemisahan antara tagihan material dan jasa
   Pastikan bahwa di dalam kontrak tentang pengadaan jasa, diatur mengenai pemisahan antara tagihan material dan jasa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-53/PJ/2009. Tujuannya adalah agar pajaknya hanya dikenakan atas jasanya.
4. Memahami pengenaan pajak untuk jasa konstruksi
   Pastikan bahwa di dalam kontrak tentang pengadaan jasa konstruksi diatur bahwa penyedia jasa harus menyerahkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang sah. Tujuannya agar pengenaan pajaknya sesuai dengan tarif PPh untuk jasa konstruksi atas seluruh tagihan tanpa ada pembedaan antara material dan jasa (PP No. 140/2000, PP No. 51/2008, PP No. 40/2009, dan PP 94/2010).
5. Ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh Pasal 23

Pada akhir tahun seluruh objek PPh Pasal 23 yang tersebar di akun-akun biaya/beban menurut buku besar dikumpulkan menjadi satu dan ditandingkan dengan objek pajak menurut SPT Masa PPh Pasal 23. Jika masih timbul selisih, teliti

1. Apakah pemotongan pajaknya dilakukan pada saat pengakuan prepaid expenses di neraca (aktiva).
2. Apakah terdapat pengakuan provisi biaya atau accrued expense di dalam neraca (kewajiban) yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak.