3. Verifikasi

Ketentuan verifikasi tidak diatur di dalam UU KUP, tapi muncul di dalam Peraturan Pemerintah No. 74/2011 juncto PerMenkeu No. 146/PMK.03/2012. Berdasarkan definisi verifikasi pada Tabel I.1, verifikasi ini mencakup

1. penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak (yaitu SKPKB, SKPKBT, dan SKPLB),
2. penerbitan/penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau
3. pengukuhan/pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) melalui verifikasi mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP 2007. Di dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Penerbitan SKP Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan keterangan lain tidak diatur detil di dalam UU KUP 2007. Untuk itu, Peraturan Pemerintah No. 74/2011 menjadi pedoman bagi Dirjen Pajak. Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP 2007 diterjemahkan dalam bentuk hasil verifikasi Dirjen Pajak.

Verifikasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKPKB menurut Pasal 2 PerMenkeu No. 145/PMK.03/2012 terkait dengan

1. hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
2. bukti pemotongan Pajak Penghasilan;
3. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
4. data konkret dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar; atau
5. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Selain SKPKB, menurut ketentuan yang sama di atas, SKPKB Tambahan atau SKPKBT juga bisa diterbitkan berdasarkan hasil Verifikasi terhadap :

1. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang KUP;
2. data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang; atau
3. data baru berupa Faktur Pajak dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74/2011, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP Lebih Bayar atau SKPLB dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi terhadap kebenaran atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP, terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. SKPLB tersebut masih dapat diterbitkan lagi apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap dan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Hasil verifikasi juga bisa berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 PerMenkeu No. 145/PMK.03/2012. Ringkasannya terlihat pada Tabel III.3. Penerbitan STP tersebut juga mengacu pada Pasal 14 UU KUP.

Tabel III.3 Dasar Penerbitan STP Melalui Verifikasi

Sumber: Pasal 13 UU KUP dan PerMenkeu No. 145/PMK.03/2012

Sanksi yang dikenakan dalam STP, SKPKB, dan atau SKPKB sebagai hasil verfikasi sesuai dengan uraian di atas berupa sanksi administrasi sesuai dengan UU KUP. Sanksi tersebut bisa berupa bunga 2% per bulan, denda, dan atau kenaikan. Penerapan sanksi administrasi tersebut berbeda-beda tergantung ketentuan di dalam UU KUP yang dilanggar. Dalam hal ini, tidak ada sanksi pidana yang dikenakan dari hasil verifikasi.