9. Pemungut PPN

1. Pemungut PPN adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut
2. Sesuai dengan Keputusan Menkeu No. 563/KMK.03/2003 dan Peraturan Menkeu No. 73/PMK.03/2010 dan 85/PMK.03/2012, Pemungut PPN terdiri dari:
   1. Instansi Pemerintah, terdiri dari :
      1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
      2. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah.
   2. Badan-badan Tertentu Selain Instansi Pemerintah, yang terdiri dari Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin, yaitu:
      1. kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan
      2. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi,
      3. kontraktor kontrak karya sesuai dengan kontrak karya yang ditandatanganinya, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya
   3. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini diatur khusus di dalam PerMenkeu No. 85/PMK.03/2012.